REDAKSIBALI.COM – Pemerhati Budaya dan Tosan Aji, I G.N.A. Eka Darmadi, S.MSi., menyoroti fenomena jatuhnya topeng moral tokoh publik belakangan ini. Hal tersebut menyusul maraknya kalimat rasis di media sosial yang justru mendapatkan pembelaan dari kelompok tertentu. Ironisnya, publik kerap diminta bungkam demi menjaga harmoni, pariwisata, serta citra daerah. Menurut Eka Darmadi, masalah ini bukan sekadar kekhilafan individu melainkan cerminan kerusakan sistemik.
Lebih lanjut, ia mengaitkan situasi ini dengan konsep False Consciousness atau kesadaran palsu dari pemikiran Karl Marx. Kondisi tersebut terjadi ketika masyarakat belum menyadari bahwa mereka hidup di bawah kendali kelas dominan. Akibatnya, publik mengira belenggu itu sebagai pilihan hidup sendiri. Padahal, metanarasi global sedang membangun penjara mental tersebut secara perlahan dari hari ke hari.
Tiga Luka Mengunci Kesadaran Kesadaran
Eka Darmadi membedah tiga luka utama yang saat ini sedang mengunci kesadaran masyarakat. Luka pertama adalah jejak mental terjajah yang belum sembuh dalam ingatan kolektif bangsa. Sistem masa lalu mengajarkan masyarakat untuk selalu penurut dan takut menyatakan pandangan hidup (world view) sendiri. Atas nama adat dan sopan santun, publik terjebak dalam rutinitas tanpa makna sekaligus tunduk pada jabatan struktur kuasa. Akibatnya, kebenaran takluk oleh kursi jabatan dan nurani kalah oleh relasi kekuasaan.
Kemudian, luka kedua mewujud dalam hilangnya pesona dunia akibat tiga faktor krusial. Faktor pertama adalah kemiskinan pengetahuan di tengah gempuran informasi komersial media elektronik dan daring. Masyarakat modern pandai menghafal berita tetapi sangat miskin dalam menyaring makna terdalam. Selanjutnya, faktor kedua berupa buramnya kacamata sosial akibat dominasi cara pandang konsumerisme, ketakutan, dan keviralaran konten. Padahal, leluhur Bali wariskan kacamata jernih yang melihat gunung sebagai keseimbangan dan tanah sebagai tanggung jawab.
Sementara itu, faktor ketiga dari luka kedua adalah racun fetisisme material global dan fetisisme struktural. Narasi digital zaman sekarang mengukur harga diri manusia dari kepemilikan barang mewah dan kedekatan dengan pejabat. Dampaknya, ruang merenung menjadi sempit dan memicu anomali jabatan seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pesta boleh berlangsung megah namun publik tidak boleh menggadaikan tanah leluhur demi kilau duniawi.
Selanjutnya, luka ketiga bersumber dari dominasi metanarasi yang mengeliminasi kesadaran individu secara paksa. Kalimat suci seperti “demi pembangunan” atau “demi investasi” sering kali menyembunyikan kemiskinan di balik statistik kemegahan acara. Selama sistem pendidikan tidak membekali rakyat alat berpikir kritis, maka kelas dominan akan selalu menang. Dampak buruknya, rakyat akan membela sistem yang menindas dan memaklumi pelecehan terhadap martabat mereka.
Bali Sebuah world view
Eka Darmadi menegaskan bahwa ketiga luka ini bertemu pada kasus rasisme media sosial saat ini. Sebagian pihak memilih diam karena takut adat, miskin ilmu, atau tunduk pada struktur kuasa. Melalui tulisan ini, ia tidak berniat menyerang personal siapapun melainkan mengajak publik menyadarkan diri sendiri. Ia menolak keras penempatan Bali sebatas etalase konten kemewahan luar yang mengosongkan karakter manusianya.
Bagi Eka Darmadi, Bali adalah sebuah world view dan cara membaca dunia, bukan sekadar komoditas pariwisata belaka. Konsep Tri Hita Karana mengajarkan bahwa kemuliaan manusia lahir dari kemampuan mengayomi, bukan dari harta atau jabatan. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat mengusap kacamata budaya yang buram oleh ego, materialisme, dan kuasa. Langkah ini penting agar generasi masa depan tetap memiliki sawah, sungai, serta keberanian bersuara.
Pada bagian penutup, ia menegaskan bahwa luka kebudayaan tidak akan sembuh melalui kemarahan di kolom komentar. Kesembuhan hanya akan datang jika masyarakat kembali terpesona pada gotong royong, subak, dan dialog kebangsaan. Hiperrealitas saat ini sekaligus membangkitkan relevansi pemikiran Marhaenisme Bung Karno dalam pembangunan semesta yang humanis. Ketika semua hal diukur dengan uang, Marhaenisme mengingatkan publik tentang adanya martabat yang wajib kita jaga bersama (gr*)
