Jejak Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong: Kronologi, Penyimpangan, dan Dampak
RedaksiBali.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kebijakan impor gula yang diambilnya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016. Pemberian izin impor gula tersebut diduga tidak sesuai prosedur dan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Berikut adalah kronologi dan detail mengenai kasus yang melibatkan Lembong ini.
Awal Kasus dan Dugaan Penyimpangan
Kasus ini bermula ketika Lembong mengeluarkan surat izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada tahun 2015, meskipun pada saat itu pemerintah telah menyatakan Indonesia dalam kondisi surplus gula. Izin ini diduga bertentangan dengan kesepakatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan antar-kementerian pada Mei 2015. Berdasarkan peraturan yang ada, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki hak melakukan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP).
Menurut Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, impor gula yang diberikan Lembong tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran prosedur dan mengakibatkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 400 miliar.
baca juga:
Penggeledahan dan Penemuan Barang Bukti
Pada awal Oktober 2023, Kejagung melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan di PT PPI. Dari penggeledahan ini, penyidik menemukan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga kuat terkait dengan kasus impor gula ini. Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan penting di Kemendag, termasuk ruang Tata Usaha Menteri dan ruang Direktur Impor, serta di ruang arsip PT PPI.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Kuntadi, menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disita menunjukkan indikasi bahwa izin impor yang diberikan telah melanggar batas kuota dan melibatkan pihak-pihak yang tidak berwenang.
Penahanan Tom Lembong dan Pengembangan Kasus
Setelah penggeledahan, Tom Lembong langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Selatan. Selain Lembong, Kejagung juga menetapkan beberapa tersangka lain, termasuk pejabat dan direktur perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus impor gula yang merugikan negara ini.
Kasus ini semakin berkembang ketika Kejagung menetapkan Direktur PT SMIP sebagai tersangka pada Maret 2024 atas dugaan manipulasi data impor gula. PT SMIP diduga melakukan manipulasi kemasan gula kristal putih seolah-olah merupakan gula kristal mentah, yang kemudian dijual di pasar dalam negeri. Kasus ini melibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan.
Dampak Kebijakan Impor Gula di Indonesia
Kasus ini telah membawa sorotan kembali pada kebijakan impor gula yang kerap menjadi kontroversi di Indonesia. Kebijakan impor gula kristal mentah dianggap bertentangan dengan upaya untuk memperkuat industri gula dalam negeri dan menyebabkan ketergantungan impor. Bahkan, Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Ismed Hasan Putro, menyatakan bahwa impor gula pada masa pemerintahan sebelumnya berpotensi merugikan negara hingga Rp 3 triliun. Namun, tuduhan ini dibantah oleh politisi dari Partai Demokrat yang mengklaim bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan industri dalam negeri yang meningkat.
Respons Pemerintah dan Langkah Selanjutnya
Sejak penahanan Tom Lembong, Kejagung telah memanggil sejumlah saksi dari pejabat Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperkuat bukti terkait. Meski demikian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang menjabat sejak Juni 2022, dinyatakan tidak akan diperiksa karena tidak terkait dengan kasus ini. Zulkifli mendukung upaya penegakan hukum yang transparan dalam penyelidikan kasus ini.
Kejaksaan Agung terus melanjutkan penyelidikan untuk menghitung secara pasti kerugian negara dan memetakan alur penyimpangan kebijakan impor gula ini. Sementara itu, kasus korupsi ini semakin memicu perdebatan mengenai perlunya reformasi kebijakan impor dan penguatan industri dalam negeri agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi.
Kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong menambah daftar panjang kasus penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan impor yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan regulasi yang ketat dan mendukung peningkatan kapasitas produksi gula dalam negeri.
Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dan publik menunggu hasil akhir dari proses hukum yang berjalan.
