Kapolri Sebut Jumlah KKB di Papua Meningkat, Ini Faktor Penyebabnya dan Tantangan yang Dihadapi

RedaksiBali.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya atas meningkatnya jumlah anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menurut Sigit, peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Papua mungkin belum sepenuhnya diterima atau tersosialisasikan dengan baik di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-79 Brimob Polri yang digelar di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada Kamis (14/11/2024).

“Artinya apa? Kebijakan pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat Papua belum bisa diterima atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sehingga, yang terjadi justru sebaliknya, jumlah KKB semakin meningkat. Di satu sisi, rekan-rekan (Brimob) tentunya harus siap menghadapi ini,” ungkap Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menjelaskan bahwa pemerintah menghadapi tantangan besar dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada warga Papua tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Tantangan komunikasi ini menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat diterima secara positif oleh masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Kapolri Sigit menyoroti peran penting Brimob Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua, khususnya dalam menghadapi potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan masyarakat. Ia menekankan bahwa kesiapan Brimob sangat penting dalam menjaga stabilitas wilayah yang rawan konflik.

“Kita juga berhadapan dengan masalah konflik-konflik sosial yang rekan-rekan (Brimob) memiliki tugas untuk mengantisipasi hal tersebut,” tambahnya.

Jumlah Anggota KKB Meningkat Secara Signifikan
Kapolri Sigit menyebut bahwa jumlah anggota KKB di Papua telah bertambah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mencapai ribuan orang. Jika sebelumnya jumlah KKB diperkirakan sekitar 300 orang, kini jumlah tersebut meningkat pesat hingga lebih dari 1.400 orang, dengan jaringan yang semakin luas dan terorganisir.

“Kita lihat sebelum pengumuman Daerah Otonomi Baru (DOB) dan perubahan terkait kebijakan dana otonomi khusus (otsus), jumlah KKB kita masih kurang lebih sekitar 300. Namun, saat ini jumlah KKB melebihi 1.400, bahkan bisa mencapai 1.200. Jaringannya juga semakin bertambah,” jelas Sigit.

baca juga:

Kebijakan Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru
Peningkatan jumlah anggota KKB ini diduga berkaitan dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan alokasi dana otonomi khusus (otsus) yang dicanangkan pemerintah pusat untuk Papua. Kebijakan DOB dan otsus ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua, namun pelaksanaannya tampaknya menghadapi tantangan tersendiri.

Kapolri menilai bahwa penyaluran dan pemanfaatan dana otsus yang tepat sangat penting dalam mengurangi ketidakpuasan masyarakat lokal yang mungkin berujung pada tindakan kriminal dan pemberontakan. Jika penyaluran dana dan pengelolaannya tidak tepat sasaran, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kriminal untuk merekrut lebih banyak anggota, sehingga memperbesar jaringan KKB.

“Pemerintah harus terus berusaha membangun kepercayaan masyarakat Papua bahwa pemerintah benar-benar serius dalam menyejahterakan mereka, terutama melalui kebijakan otsus dan DOB,” tegas Sigit.

Tanggung Jawab Brimob dalam Menjaga Stabilitas
Selain tantangan sosial dan komunikasi, Kapolri menggarisbawahi bahwa Brimob Polri memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Papua. Pasukan Brimob diharapkan siap menghadapi potensi konflik dengan strategi yang tepat dan humanis, agar tidak memicu ketegangan lebih lanjut. “Persiapan dan profesionalisme Brimob dalam menangani konflik sangat penting untuk mencegah situasi yang semakin memanas,” ungkapnya.

Situasi keamanan di Papua yang semakin kompleks menuntut perhatian dan pendekatan yang holistik dari pemerintah, baik dalam kebijakan pembangunan maupun komunikasi sosial. Dengan penanganan yang tepat, peningkatan kesejahteraan Papua diharapkan mampu mengurangi ketegangan yang ada dan mempersempit ruang gerak kelompok kriminal bersenjata.